online



  • Selamat Datang

    Di Website Resmi Pengadilan Agama Tembilahan. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

    Selanjutnya



  • Program Prioritas

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan program prioritas Tahun 2024 menuju peradilan agama modern berkelas dunia.

    Selengkapnya


  • E-Sapat PA. Tembilahan

    (Elektronik Sarana Pelayanan Cepat Terintegrasi Pengadilan Agama Tembilahan) merupakan Inovasi berbasis Aplikasi merupakan salah satu bentuk peningkatan layanan publik dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Tembilahan.

    Download


  • Mudahnya Menelusuri Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

    Telusuri SIPP


  • Direktori Putusan

    Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Tembilahan.

    Direktori Putusan


  • WHISTLEBLOWING SYSTEM

    Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.

    Kunjungi


  • PA. TEMBILAHAN WILAYAH ZONA INTEGRITAS

    Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
  • Layanan Pendaftaran Online

     

    pendaftaran perkara online, pembayaran perkara online dan pemanggilan online dapat dilakukan melalui layanan E-Court Mahkamah Agung.

     

    Selanjutnya


  • Layanan Administrasi Pembebasan Biaya Perkara

    Penerimaan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Tembilahan dengan menerapkan aplikasi berbasis web untuk memudah Petugas untuk menginput permohonan para pihak untuk berperkara secara prodeo.

    Manual Book


  • Sistem Tata Persuratan

    Sistem Tata Persuratan (SINTAPER) Pengadilan Agama Tembilahan bertujuan untuk mengarsipkan surat masuk dan keluar.










  • Layanan Informasi Syarat-syarat Beracara di Pengadilan Agama Tembilahan


Staff

DATA PRIBADI

Nama                                   :  YEDI PURWANTO, S.H.
NIP  : 199706032020121008
Tempat, Tanggal lahir  : Seluma, 03 Juni 1997
Pangkat/Golongan  : Penata Muda / (III/a)
Jabatan  : Klerek - Analis Perkara Peradilan
Pendidikan terakhir  :

S1 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu   

TH. 2019

RIWAYAT PENGHARGAAN

     

 

 

DATA PRIBADI

Nama :  ADY ABDUL RAHMAN RAUF, A.Md. A.B
NIP :  199803222022031004
Tempat, Tanggal Lahir :  Bengkalis. 22 Maret 1998
Pangkat/Golongan :  Pengatur ( II/c )
Jabatan :  Klerek - Pengelola Penanganan Perkara
Pendidikan Terakhir :

 D-III S.M Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bengkalis  

 TH.2019

RIWAYAT PENGHARGAAN
     

 

DATA PRIBADI:
Nama :  MUHAMMAD ASRUL, A.Md.A.B.
NIP :  199904101022031007
Tempat, Tanggal Lahir :  Padang, 20 April 1999
Pangkat/Golongan :  Pengatur ( II/c )
Jabatan :  Klerek - Pengelola Penanganan Perkara
Pendidikan terakhir :

 D-III S.M Administrasi Niaga Politeknik Negeri Padang      

 TH. 2020

RIWAYAT PENGHARGAAN
     

 

DATA PRIBADI:
Nama :  NURVIYANI, S.H.
NIP :  199311192024052001
Tempat, Tanggal Lahir :  Indragiri Hilir, 19 November 1993
Pangkat/Golongan :  Penata Muda (III/a)
Jabatan :  CPNS Klerek - Analis Perkara Peradilan
Pendidikan terakhir :

 S1 Ilmu Hukum Universitas Riau (2016)

RIWAYAT PENGHARGAAN
     
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Ketua Mahkamah Agung RI

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Kunjungi E-Court ||

 

Read More

UCAPAN SELAMAT/DUKA CITA

APLIKASI PENDUKUNG

Jadwal Sidang