Di Website Resmi Pengadilan Agama Tembilahan. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan program prioritas Tahun 2024 menuju peradilan agama modern berkelas dunia.
(Elektronik Sarana Pelayanan Cepat Terintegrasi Pengadilan Agama Tembilahan) merupakan Inovasi berbasis Aplikasi merupakan salah satu bentuk peningkatan layanan publik dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Tembilahan.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.
Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Tembilahan.
Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.
Penerimaan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Tembilahan dengan menerapkan aplikasi berbasis web untuk memudah Petugas untuk menginput permohonan para pihak untuk berperkara secara prodeo.
Sistem Tata Persuratan (SINTAPER) Pengadilan Agama Tembilahan bertujuan untuk mengarsipkan surat masuk dan keluar.
Pengaduan dapat disampaikan melalui :
| 1. | Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung. | |
| 2. | Layanan pesan singkat/SMS. | |
| 3. | Surat elektronik (e-mail). | |
| 4. | Faksimile. | |
| 5. | Telepon. | |
| 6. | Meja Pengaduan. | |
| 7. | Surat. | |
| 8. | Kotak Pengaduan. | |
Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan :
| 1. | Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan indentitas diri. | |
| 2. | Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI. | |
| 3. | Petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan. | |
Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat :
| 1. | Identitas Pelapor. | |
| 2. | Identitas Terlapor jelas. | |
| 3. | Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara. | |
| 4. | Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor. | |
| 5. | Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan. | |
Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat :
| 1. | Identitas Pelapor. | |
| 2. | Identitas Terlapor jelas. | |
| 3. | Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara. | |
| 4. | Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor. | |
| 5. | Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti. | |
HAK-HAK PELAPOR
| 1. | Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya. | |
| 2. | Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. | |
| 3. | Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya. | |
| 4. | Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan. | |
| 5. | Mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya. | |
| 6. | Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya. | |
HAK-HAK TERLAPOR
| 1. | Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain. | |
| 2. | Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. | |
| 3. | Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan. | |
| 4. | Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya. | |
| 5. | Mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti. | |
Dasar Hukum :
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Ketua Mahkamah Agung RI
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Read More
Silahkan hubungi Pengadilan Agama Tembilahan, Kami siap melayani pencari keadilan.
Telepon : (0768) 23168
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alamat : Jl. Soebrantas No.77, Kel. Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau - 29211
Currently are 207 guests and no members online
Copyright © 2018 Pengadilan Agama Tembilahan By Design. All rights reserved.
