online



  • Selamat Datang

    Di Website Resmi Pengadilan Agama Tembilahan. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

    Selanjutnya



  • Program Prioritas

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan program prioritas Tahun 2024 menuju peradilan agama modern berkelas dunia.

    Selengkapnya


  • E-Sapat PA. Tembilahan

    (Elektronik Sarana Pelayanan Cepat Terintegrasi Pengadilan Agama Tembilahan) merupakan Inovasi berbasis Aplikasi merupakan salah satu bentuk peningkatan layanan publik dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Tembilahan.

    Download


  • Mudahnya Menelusuri Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

    Telusuri SIPP


  • Direktori Putusan

    Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Tembilahan.

    Direktori Putusan


  • WHISTLEBLOWING SYSTEM

    Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.

    Kunjungi


  • PA. TEMBILAHAN WILAYAH ZONA INTEGRITAS

    Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
  • Layanan Pendaftaran Online

     

    pendaftaran perkara online, pembayaran perkara online dan pemanggilan online dapat dilakukan melalui layanan E-Court Mahkamah Agung.

     

    Selanjutnya


  • Layanan Administrasi Pembebasan Biaya Perkara

    Penerimaan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Tembilahan dengan menerapkan aplikasi berbasis web untuk memudah Petugas untuk menginput permohonan para pihak untuk berperkara secara prodeo.

    Manual Book


  • Sistem Tata Persuratan

    Sistem Tata Persuratan (SINTAPER) Pengadilan Agama Tembilahan bertujuan untuk mengarsipkan surat masuk dan keluar.










  • Layanan Informasi Syarat-syarat Beracara di Pengadilan Agama Tembilahan


KETUA PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN PENUHI UNDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. INHIL (30/09/2024/HK)

Tembilahan – Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Amiramza, S.H.I Menghadiri Rapat Paripurna  Ke-1 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2024 di ruang rapat Kantor DPRD Inhil pada, Senin 30 September 2024.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Penjabat (PJ) Bupati Indragiri Hilir, H. Erisman Yahya diwakili oleh Muammar Qadaffi, Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, serta Wakil Ketua I, Junaidi, Wakil Ketua II, Andi Rusli Zainal dan Forkopimda Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 

Selain itu juga dihadiri pimpinan dan anggota fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Inhil masa jabatan 2024-2029 juga turut hadir dalam acara penting ini.

Dalam kesempatan tersebut, Muammar Qadaffi menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam rangka menjalankan program-program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

“Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk menjalankan program-program pembangunan,” ujar Muammar Qadaffi menyampaikan pesan dari PJ Bupati H. Erisman Yahya.

Menurutnya, Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis ke depan, serta mendiskusikan agenda-agenda prioritas yang akan dijalankan selama masa sidang 2024.

“Dengan sinergi yang baik, kita bisa mewujudkan kemajuan bagi Kabupaten Inhil. Hadirnya berbagai elemen penting dalam pemerintahan daerah, diharapkan sinergi yang baik dapat terjalin demi kemajuan Kabupaten Inhil,” pungkasnya.

 

 

 

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Ketua Mahkamah Agung RI

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Kunjungi E-Court ||

 

Read More

UCAPAN SELAMAT/DUKA CITA

APLIKASI PENDUKUNG

Jadwal Sidang