online



  • Selamat Datang

    Di Website Resmi Pengadilan Agama Tembilahan. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

    Selanjutnya



  • Program Prioritas

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan program prioritas Tahun 2024 menuju peradilan agama modern berkelas dunia.

    Selengkapnya


  • E-Sapat PA. Tembilahan

    (Elektronik Sarana Pelayanan Cepat Terintegrasi Pengadilan Agama Tembilahan) merupakan Inovasi berbasis Aplikasi merupakan salah satu bentuk peningkatan layanan publik dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Tembilahan.

    Download


  • Mudahnya Menelusuri Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

    Telusuri SIPP


  • Direktori Putusan

    Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Tembilahan.

    Direktori Putusan


  • WHISTLEBLOWING SYSTEM

    Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.

    Kunjungi


  • PA. TEMBILAHAN WILAYAH ZONA INTEGRITAS

    Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
  • Layanan Pendaftaran Online

     

    pendaftaran perkara online, pembayaran perkara online dan pemanggilan online dapat dilakukan melalui layanan E-Court Mahkamah Agung.

     

    Selanjutnya


  • Layanan Administrasi Pembebasan Biaya Perkara

    Penerimaan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Tembilahan dengan menerapkan aplikasi berbasis web untuk memudah Petugas untuk menginput permohonan para pihak untuk berperkara secara prodeo.

    Manual Book


  • Sistem Tata Persuratan

    Sistem Tata Persuratan (SINTAPER) Pengadilan Agama Tembilahan bertujuan untuk mengarsipkan surat masuk dan keluar.










  • Layanan Informasi Syarat-syarat Beracara di Pengadilan Agama Tembilahan


-Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Tahun 2024

No. Materi Pengaduan Bulan Tindak Lanjut Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim     - - -         NIHIL
2 Penyalahgunaan wewenang/jabatan       -  -  -         NIHIL
3 Pelanggaran sumpah jabatan        -  -  -         NIHIL
4 Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS        -  -  -         NIHIL
5 Perbuatan tercela        -  -  -         NIHIL
6 Pelanggaran hukum acara        -  -  -         NIHIL
7 Kekeliruan Administrasi        -  -  -         NIHIL
8 Pelayanan publik yang tidak memuaskan        -  -  -         NIHIL

_____________________________________________________________________

Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Tahun 2023

No. Materi Pengaduan Bulan Tindak Lanjut Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim           NIHIL
2 Penyalahgunaan wewenang/jabatan         NIHIL
3 Pelanggaran sumpah jabatan         NIHIL
4 Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS         NIHIL
5 Perbuatan tercela         NIHIL
6 Pelanggaran hukum acara         NIHIL
7 Kekeliruan Administrasi         NIHIL
8 Pelayanan publik yang tidak memuaskan         NIHIL

_____________________________________________________________________

Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Tahun 2022

No. Materi Pengaduan Bulan Tindak Lanjut Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim   NIHIL 
2 Penyalahgunaan wewenang/jabatan   NIHIL 
3 Pelanggaran sumpah jabatan   NIHIL 
4 Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS   NIHIL 
5 Perbuatan tercela   NIHIL 
6 Pelanggaran hukum acara   NIHIL 
7 Kekeliruan Administrasi   NIHIL 
8 Pelayanan publik yang tidak memuaskan   NIHIL 

_____________________________________________________________________

Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Tahun 2021

No. Materi Pengaduan Bulan Tindak Lanjut Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim NIHIL
2 Penyalahgunaan wewenang/jabatan NIHIL
3 Pelanggaran sumpah jabatan NIHIL
4 Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS NIHIL
5 Perbuatan tercela NIHIL
6 Pelanggaran hukum acara NIHIL
7 Kekeliruan Administrasi NIHIL
8 Pelayanan publik yang tidak memuaskan NIHIL

 _____________________________________________________________________

Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Tahun 2020

No

Materi

Pengaduan

Bulan Tindak lanjut
Keterangan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
1 Pelaksanaan terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim - - - - - - - - - - - -  - NIHIL
2 Penyalahgunaan wewenang/jabatan - - - - - - - - - - - -  - NIHIL
3 Pelanggaran sumpah jabatan - - - - - - - - - - - -  - NIHIL
4 Pelanggaran terhadap Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil - - - - - - - - - - - -  - NIHIL
5 Perbuatan tercela - - - - - - - - - - - -  - NIHIL
6 Pelanggaran hukum acara - - - - - - - - - - - -  - NIHIL
7 Kekeliruan administrasi - - - - - - - - - - - -  - NIHIL
8 Pelayanan Publik yang tidak memuaskan - - - - - - - - - - - -  - NIHIL
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Ketua Mahkamah Agung RI

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Kunjungi E-Court ||

 

Read More

UCAPAN SELAMAT/DUKA CITA

APLIKASI PENDUKUNG

Jadwal Sidang