Rabu, 21 Agustus 2024, Sekretaris Pengadilan Agama Tembilahan (Maini Asniar, S.H.I) pimpin rapat intern Sekretariat Pengadilan Agama Tembilahan yang dihadiri oleh Kasubbag Umum Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag PTIP, Bendaharawan Pengeluaran dan para staf Kesekretariatan Pengadilan Agama Tembilahan.
Bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Tembilahan Jalan H. R Soebrantas, Nomor : 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan.
Rapat Kesekretariatan Pengadilan Agama Tembilahan dimulai tepat pukul 11.00 Wib, dengan membahas terkait Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI beberapa waktu yang lalu khususnya di Kesekretariatan Pengadilan Agama Tembilahan pada Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan meliputi :
- Manajemen Peradilan
- Pelayanan Publik
- Administrasi Perkara
Sekretaris Pengadilan Agama Tembilahan Maini Asniar, S.H.I pada kesempatan tersebut menginginkan tiap-tiap para Kasubbag agar segera menindak lanjuti hasil temuan yang telah dipaparkan dalam rapat tersebut, dan saya harap mari kita segera menuntaskannya secara bersama-sama, tuturnya.
lebih lanjut Sekrertaris meminta kepada para kasubbag dan staf agar tetap menjaga kekompakan dalam bekerja serta sampaikan kepada atasan jika terjadi persoalan / permasalahan agar segera bisa ditindak lanjuti, tutupnya.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Ketua Mahkamah Agung RI
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
