online


  • Selamat Datang

    Di Website Resmi Pengadilan Agama Tembilahan. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

    Selanjutnya


  • Mudahnya Menelusuri Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

    Telusuri SIPP


  • Direktori Putusan

    Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Tembilahan.

    Direktori Putusan


  • WHISTLEBLOWING SYSTEM

    Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.

    Kunjungi


  • PA. TEMBILAHAN WILAYAH ZONA INTEGRITAS

    Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
  • Layanan Pendaftaran Online

     

    pendaftaran perkara online, pembayaran perkara online dan pemanggilan online dapat dilakukan melalui layanan E-Court Mahkamah Agung.

     

    Selanjutnya


  • Layanan Administrasi Pembebasan Biaya Perkara

    Penerimaan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Tembilahan dengan menerapkan aplikasi berbasis web untuk memudah Petugas untuk menginput permohonan para pihak untuk berperkara secara prodeo.

    Manual Book


  • Sistem Tata Persuratan

    Sistem Tata Persuratan (SINTAPER) Pengadilan Agama Tembilahan bertujuan untuk mengarsipkan surat masuk dan keluar.

PNBP

PNBP 2019

Bulan

Pendapatan Negara

dan Hibah

DIPA 01

Pendapatan Negara

dan Hibah

DIPA 04

 

LPJ Bendahara

 

Jan Klik Disini Klik Disini Klik Disini
Feb Klik Disini Klik Disini Klik Disini
Mar Klik Disini Klik Disini Klik Disini
Apr Klik Disini Klik Disini Klik Disini
Mei Klik Disini Klik Disini Klik Disini
Juni Klik Disini Klik Disini Klik Disini
Juli Klik Disini Klik Disini Klik Disini
Ags Klik Disini Klik Disini Klik Disini
Sep Klik Disini Klik Disini Klik Disini
Okt Klik Disini Klik Disini Klik Disini
Nop Klik Disini Klik Disini Klik Disini
Des Klik Disini Klik Disini Klik Disini

 

 

Laporan Keadaan Perkara Tahun 2018 dan 2019

 

PNBP 2020

 
Bulan

Pendapatan Negara

dan Hibah DIPA 01

Pendapatan Negara

dan Hibah DIPA 04

LPJ Bendahara
Jan klik disini klik disini klik disini
Feb klik disini klik disini klik disini
Mar klik disini klik disini klik disini
Apr klik disini klik disini klik disini
Mei klik disini klik disini klik disini
Juni klik disini klik disini klik disini
Juli klik disini klik disini klik disini
Ags klik disini klik disini klik disini
Sep klik disini klik disini klik disini
Okt klik disini klik disini klik disini
Nop klik disini klik disini klik disini
Des klik disini klik disini klik disini

 

 PNBP 2021

 
Bulan

Pendapatan Negara

dan Hibah DIPA 01

Pendapatan Negara

dan Hibah DIPA 04

LPJ Bendahara
 Jan  klik disini  klik disini  klik disini
 Feb  klik disini  klik disini  klik disini
 Mar  klik disini  klik disini  klik disini
 Apr  klik disini  klik disini  klik disini
 Mei

 klik disini

 klik disini  klik disini
 Juni  klik disini  klik disini  klik disini
 Juli  klik disini  klik disini  klik disini
 Ags  klik disini  klik disini  klik disini
 Sep  klik disini  klik disini  klik disini
 Okt  klik disini  klik disini  klik disini
 Nop  klik disini  klik disini  klik disini
 Des  klik disini  klik disini  klik disini

 

 

Artikel

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Kunjungi E-Court ||

 

Read More

UCAPAN SELAMAT

APLIKASI PENDUKUNG