Di Website Resmi Pengadilan Agama Tembilahan. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan program prioritas Tahun 2024 menuju peradilan agama modern berkelas dunia.
(Elektronik Sarana Pelayanan Cepat Terintegrasi Pengadilan Agama Tembilahan) merupakan Inovasi berbasis Aplikasi merupakan salah satu bentuk peningkatan layanan publik dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Tembilahan.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.
Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Tembilahan.
Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.
Penerimaan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Tembilahan dengan menerapkan aplikasi berbasis web untuk memudah Petugas untuk menginput permohonan para pihak untuk berperkara secara prodeo.
Sistem Tata Persuratan (SINTAPER) Pengadilan Agama Tembilahan bertujuan untuk mengarsipkan surat masuk dan keluar.
Tembilahan - bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Tembilahan, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Saiful Rahman, S.H.I., M.H mengikuti Seminar Nasional Kepailitan yang digelar Secara Daring oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada Jum`at 18 Oktober 2024.
Adapun hal-hal yang melatar belakangi seminar ini adalah Penyelesaian sengketa kepailitan syariah masih menyisakan pergolakan pemikiran diantara para akademisi dan praktisi hukum ekonomi syariah. Disebabkan adanya dualisme regulasi yang menjadi rujukan oleh para pihak dalam proses kepailitan yaitu, Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Agar tidak larut menjadi bola panas yang senantiasa bergulir tanpa titik akhir, segenap ilmuwan, praktisi, akademisi serta pihak-pihak yang berkempentingan perihal kepailitan syariah, perlu diadakan dikusi yang progresif untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh sebab itu, Himupuan Ilmuwan dan Sarjana, Syariah Indonesia mengajak, Lembaga Penjamin Simpanan, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Mahkamah Agung, serta Segenap Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan seminar nasional dengan tajuk “Quo Vadis Kepailitan Ekonomi Syariah”.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Ketua Mahkamah Agung RI
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Read More
Silahkan hubungi Pengadilan Agama Tembilahan, Kami siap melayani pencari keadilan.
Telepon : (0768) 23168
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alamat : Jl. Soebrantas No.77, Kel. Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau - 29211
Currently are 117 guests and no members online
Copyright © 2018 Pengadilan Agama Tembilahan By Design. All rights reserved.
