online



  • Selamat Datang

    Di Website Resmi Pengadilan Agama Tembilahan. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

    Selanjutnya



  • Program Prioritas

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan program prioritas Tahun 2024 menuju peradilan agama modern berkelas dunia.

    Selengkapnya


  • E-Sapat PA. Tembilahan

    (Elektronik Sarana Pelayanan Cepat Terintegrasi Pengadilan Agama Tembilahan) merupakan Inovasi berbasis Aplikasi merupakan salah satu bentuk peningkatan layanan publik dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Tembilahan.

    Download


  • Mudahnya Menelusuri Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

    Telusuri SIPP


  • Direktori Putusan

    Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Tembilahan.

    Direktori Putusan


  • WHISTLEBLOWING SYSTEM

    Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.

    Kunjungi


  • PA. TEMBILAHAN WILAYAH ZONA INTEGRITAS

    Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
  • Layanan Pendaftaran Online

     

    pendaftaran perkara online, pembayaran perkara online dan pemanggilan online dapat dilakukan melalui layanan E-Court Mahkamah Agung.

     

    Selanjutnya


  • Layanan Administrasi Pembebasan Biaya Perkara

    Penerimaan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Tembilahan dengan menerapkan aplikasi berbasis web untuk memudah Petugas untuk menginput permohonan para pihak untuk berperkara secara prodeo.

    Manual Book


  • Sistem Tata Persuratan

    Sistem Tata Persuratan (SINTAPER) Pengadilan Agama Tembilahan bertujuan untuk mengarsipkan surat masuk dan keluar.










  • Layanan Informasi Syarat-syarat Beracara di Pengadilan Agama Tembilahan


HAKIM-HAKIM PA TEMBILAHAN MENGIKUTI BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA TEKNIS DILINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING (10/10/2024/HK)

Tembilahan - Kamis 10 Oktober 2024, Hakim-hakim Pengadilan Agama Tembilahan mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama yang diselenggarakan secara Daring, oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Tembilahan Jalan H. R Soebrantas Nomor : 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Hadir pada acara Bimtek tersebut Ketua Pengadilan Agama Tembilahan bapak Amiramza, S.H.I, wakil Ketua bapak Saiful Rahman, S.H.I.,M.H dan para Hakim-hakim Pengadilan Agama Tembilahan.

Acara Bimtek dilaksanakan pada pukul 08.00 Wib, diikuti oleh 5 (lima) Pengadilan Tingkat Banding beserta satuan kerja dibawahnya, kelima Pengadilan Tingkat Banding tersebut adalah: Mahkamah Syar’iyah Aceh, Pengadilan Tinggi Agama Padang, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Bimtek kali ini menghadirkan narasumber Dr. Drs. H. Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta) dengan mengangkat tema “Mewujudkan Putusan yang Menjamin Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kewarisan di Indonesia” dan dimoderatori oleh Firman Wahyudi, S.H.I., M.H. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI).

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan bimtek skala zona dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas untuk berdiskusi dan sharing dalam meningkatkan ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan tema yang diangkat pada bimtek kali ini beliau menyampaikan dalam kasus kewarisan terkadang terjadi benturan antara formalitas dengan materialitas, substansialitas dengan prosedural sebagai contoh budaya masyarakat Indonesia tidak ada yang langsung membagi warisan ketika seorang meninggal dunia, dan menjadi sebuah hal yang tabu dibicarakan ketika orang tuanya masih hidup, serta secara budaya membagi warisan secara kekeluargaan sehingga berpotensi terdapat masalah dikemudian hari. Membandingkan keadaan tersebut dengan beberapa negara muslim lainnya seperti Kuwait yang sudah ada Undang-Undang yang mewajibkan pembagian warisan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian pewaris, diajukan ke pengadilan secara kekeluargaan kalau sudah 30 (tiga puluh) hari lebih ada ahli waris yang menguasai obyek tanpa ada kepastian dan kejelasan penguasaannya itu bisa dipenjara. Beliau juga menyampaikan apabila memungkinkan kedepannya ada batasan waktu untuk mengajukan ke pengadilan terkait waris.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Drs. H Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H. menjelaskan tentang sumber hukum kewarisan Islam di Indonesia diantaranya Al-Qur`an dan Hadits, Ijtihad Ulama Fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan Nilai-nilai Hukum yang Hidup di Masyarakat. Beliau juga menjelaskan tentang penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia diantaranya harus mengacu pada Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan ”Bahwa Hakim tidak hanya dituntut mematuhi Peraturan Perundang-Undangan tetapi juga harus menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat”. Beliau juga menambahkan penjelasan tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam upaya mewujudkan putusan yang memenuhi keadilan, kepastian dan kemanfaatan diakhir materi yang disampaikan.

Diakhir kegiatan Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Ditbinganis, Rina Herlina, S.H., M.H. menyampaikan bahwa Hakim selain berpedoman kepada peraturan yang berlaku juga harus dapat menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sehingga terwujud putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

 

 

 

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Ketua Mahkamah Agung RI

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Kunjungi E-Court ||

 

Read More

UCAPAN SELAMAT/DUKA CITA

APLIKASI PENDUKUNG

Jadwal Sidang