online


  • Selamat Datang

    Di Website Resmi Pengadilan Agama Tembilahan. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

    Selanjutnya



  • Program Prioritas

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 8 (Delapan) program prioritas Tahun 2022.

    Selengkapnya


  • Mudahnya Menelusuri Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

    Telusuri SIPP


  • Direktori Putusan

    Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Tembilahan.

    Direktori Putusan


  • WHISTLEBLOWING SYSTEM

    Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.

    Kunjungi


  • PA. TEMBILAHAN WILAYAH ZONA INTEGRITAS

    Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
  • Layanan Pendaftaran Online

     

    pendaftaran perkara online, pembayaran perkara online dan pemanggilan online dapat dilakukan melalui layanan E-Court Mahkamah Agung.

     

    Selanjutnya


  • Layanan Administrasi Pembebasan Biaya Perkara

    Penerimaan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Tembilahan dengan menerapkan aplikasi berbasis web untuk memudah Petugas untuk menginput permohonan para pihak untuk berperkara secara prodeo.

    Manual Book


  • Sistem Tata Persuratan

    Sistem Tata Persuratan (SINTAPER) Pengadilan Agama Tembilahan bertujuan untuk mengarsipkan surat masuk dan keluar.










Rapat Kerja Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2022

Tembilahan | www.pa-tembilahan.go.id

Kamis, 4 Agustus 2022, Ketua Pengadilan Agama Tembilahan (Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.) instruksikan Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan (PTIP) agar lebih aktif berkordinasi dengan Kepaniteraan dalam penyusunan penetapan IKU Pengadilan Agama Tembilahan.

Bertempat di Aula lantai II gedung Pengadilan Agama Tembilahan Jalan Soebrantas Nomor : 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, tepat pukul 09.00 WIB berlangsung rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Tembilahan dengan agenda rapat menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2022, Nomor : 1703/SEK/OT.01.2/7/2022, perihal Penginputan Update Data Capaian Kinerja pada aplikasi e - sakip Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Rapat yang dihadiri oleh Panitera Sekretaris tersebut membahas Review penetapan Indikator Kinerja Utama dan Capaian Kinerja Pengadilan Agama Tembilahan meliputi :

  1. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) disesuaikan dengan aplikasi Komdanas MA-RI dan E - Sakip.
  2. Perubahan target dan sumber data disesuaikan dengan kondisi ril Pengadilan Agama Tembilahan.

Dalam kesempatan itu Ketua Pengadilan Agama Tembilahan melalui Panitera dan Panitera Muda Hukum agar mengkroscek kembali kondisi perkara guna menetapkan target yang ril serta meminta Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan agar membuat review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tembilahan sesuai dengan hasil pada rapat ini.

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Kunjungi E-Court ||

 

Read More

UCAPAN SELAMAT/DUKA CITA

APLIKASI PENDUKUNG