online


  • Selamat Datang

    Di Website Resmi Pengadilan Agama Tembilahan. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

    Selanjutnya



  • Program Prioritas

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 8 (Delapan) program prioritas Tahun 2022.

    Selengkapnya


  • Mudahnya Menelusuri Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

    Telusuri SIPP


  • Direktori Putusan

    Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Tembilahan.

    Direktori Putusan


  • WHISTLEBLOWING SYSTEM

    Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.

    Kunjungi


  • PA. TEMBILAHAN WILAYAH ZONA INTEGRITAS

    Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
  • Layanan Pendaftaran Online

     

    pendaftaran perkara online, pembayaran perkara online dan pemanggilan online dapat dilakukan melalui layanan E-Court Mahkamah Agung.

     

    Selanjutnya


  • Layanan Administrasi Pembebasan Biaya Perkara

    Penerimaan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Tembilahan dengan menerapkan aplikasi berbasis web untuk memudah Petugas untuk menginput permohonan para pihak untuk berperkara secara prodeo.

    Manual Book


  • Sistem Tata Persuratan

    Sistem Tata Persuratan (SINTAPER) Pengadilan Agama Tembilahan bertujuan untuk mengarsipkan surat masuk dan keluar.










Rapat Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Kesekretariatan Pengadilan Agama Tembilahan

Tembilahan | www.pa-tembilahan.go.idSenin, 1 Agustus 2022, Ketua Pengadilan Agama Tembilahan (Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.) berikan pengarahan pada rapat monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan Pengadilan Agama Tembilahan.

Bertempat di ruang kerja Sekretaris Pengadilan Agama Tembilahan tepat pukul 15.20 WIB berlangsung rapat monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan yang dipimpin lansung oleh Ketua Pengadilan Agama Tembilahan. rapat dimaksud dalam upaya tindak lanjut dari hasil rilis monitoring dan evaluasi semester I terkait kinerja bagian kesekretariatan pada Pengadilan Agama se-wilayah hukum PTA. Pekanbaru pada tanggal 21 Juli tahun 2022.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Pengadilan Agama Tembilahan ingin adanya upaya evaluasi kinerja di Kesekretariatan meliputi sikap kecekatan pegawai dalam bekerja, ketepatan tanggapan dalam menindaklanjuti surat dan dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diemban.

Selain itu Ketua Pengadilan Agama Tembilahan juga menyampaikan hasil rilis dalam realisasi penyerapan anggaran dipa 01 dan dipa 04 PTA dan PA sewilayah Hukum PTA. Pekanbaru pada semester I terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2022 Pengadilan Agama Tembilahan mampu mencapai realisasi penyerapan anggaran dipa 01 diangka persentase 45,45 %, dan realisasi penyerapan anggaran dipa 04 diangka persentase 51,91 %.

Ketua Pengadilan Agama Tembilahan mengharapkan untuk kedepannya kita dapat kembali meningkatkan penyerapan anggaran dipa 01 dan dipa 04 dan meminta para Kasubbag Umum Keuangan agar selalu memonitoring aplikasi-aplikasi yang menjadi tanggung jawab dibagian Kasubbag Umum dan Keuangan, begitu juga Kepegawaian dan PTIP agar kiranya selalu dilakukan pemantauan secara berkala oleh para Kasubbag dan diteruskan ke Sekretaris.

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Kunjungi E-Court ||

 

Read More

UCAPAN SELAMAT/DUKA CITA

APLIKASI PENDUKUNG