PELAKSANAAN APEL SORE DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN (10/11/2023/HK)

Jum’at, 10 November 2023, Pembina apel sore (Saiful Rahman, S.HI., M.H) berikan ucapan terimakasih kepada peserta apel atas kinerja dan dedikasi para pegawai Pengadilan Agama Tembilahan dalam pelaksanaan tugas pada minggu ini, selamat berlibur dan berkumpul dengan sanak keluarga di rumah.

Bertempat di halaman teras kantor Pengadilan Agama Tembilahan Jalan Soebrantas Nomor 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Pelaksanaan apel sore tersebut dimulai tepat pukul 17.00 WIB, dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan.

Dalam amanatnya pembina apel mengucapkan terimakasih kepada seluruh Pegawai atas kinerja dan dedikasinya dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan Agama Tembilahan pada 1 (satu) minggu ini. Selain itu pada kesempatan tersebut beliau juga menyampaikan kepada para Ketua koordinator pada 6 area pembangunan Zona Integritas agar dapat segera mempersiapkan segala sesuatunya dalam penyelesaian perbaikan eviden Zona Integritas Pengadilan Agama Tembilahan, imbuhnya.

Apel tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, Hakim-hakim, Para Panitera Muda, Para Kasubbag Kesekretariatan, para Panitera Pengganti, Jurusita/ Pengganti, para staf, PPNPN dan Mahasiswi PKL.

Kegiatan apel diakhiri dengan penyerahan sertifikat penilaian kepada kedua mahasiswi PKL yang telah menyelesaikan tugas belajarnya di Pengadilan Agama Tembilahan, semoga selama 2 bulan penuh dalam melaksanakan pembelajaran di Pengadilan Agama Tembilahan kedua mahasiswi PKL tersebut mendapatkan ilmu dan bekal dalam pengalaman bekerja.

Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan
Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.