Di Website Resmi Pengadilan Agama Tembilahan. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 8 (Delapan) program prioritas Tahun 2022.
(Elektronik Sarana Pelayanan Cepat Terintegrasi Pengadilan Agama Tembilahan) merupakan Inovasi berbasis Aplikasi merupakan salah satu bentuk peningkatan layanan publik dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Tembilahan.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.
Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Tembilahan.
Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.
Penerimaan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Tembilahan dengan menerapkan aplikasi berbasis web untuk memudah Petugas untuk menginput permohonan para pihak untuk berperkara secara prodeo.
Sistem Tata Persuratan (SINTAPER) Pengadilan Agama Tembilahan bertujuan untuk mengarsipkan surat masuk dan keluar.
KETUA PA TEMBILAHAN PENUHI UNDANGAN KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV TEMBILAHAN
Tembilahan - Ketua Pengadilan Agama Tembilahan yang diwakili oleh Kasubbag Umum Keuangan (Muhammad Ilyas, S.Ag) hadiri udangan Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan dalam acara Pembukaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) BST KLM dan Nelayan dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil Tahun 2023 Kerjasama Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Tahun 2023 di Gedung Engku Kelana Tembilahan, 08 Maret 2023.
Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini diselenggarakan secara gratis oleh Kantor KSOP Kelas IV Tembilahan berkolaborasi bersama Dinas Perhubungan Tembilahan Serta bersama Politeknik Pelayaran Sumatera Barat.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Inhil HM Wardan dan dalam sambutannya mengatakan ucapan terima kasih atas kerjasama dan dedikasi yang tinggi serta dukungan penuh terhadap program ini sehingga dapat terselenggara dengan baik.
" Kepada para peserta, sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti program ini, pahami apa yang diberikan instruktur dan pelatih selama pelatihan, semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah serta meningkatkan kualitas dan taraf hidup serta kesejahteraan, kepada seluruh instruktur dan pelatih diharapkan dapat memberikan pelatihan yang terbaik, dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan dedikasi yang tinggi serta dukungan penuh terhadap program ini sehingga dapat terselenggara dengan baik,” ujarnya
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan, Capt. Suratno, S.E., M.M menjelaskan pada tahun 2023 ini mendapat tugas untuk melaksanakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) sejumlah 315 Peserta.
" DPM ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang kepelautan khusunya awak kapal dengan memberikan pendidikan dan latihan secara gratis kepada masyarakat luas, diharapkan dengan adanya DPM ini dapat membantu dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan peserta diklat yang nantinya dapat memberikan kontribusi yang luas terhadap program pemerintah, Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan salah satu sarana untuk menghasilkan awak kapal yang profesional," ujarnya.
Dengan mengikuti Diklat BST KLM dan SKK 60 mil Tahun 2023, diharapkan para nelayan memahami dan mengerti tentang keselamatan jiwa dalam pelayaran di laut yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan.
"Kepada para peserta, sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti program ini, pahami apa yang diberikan instruktur dan pelatih selama pelatihan, semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah serta meningkatkan kualitas dan taraf hidup serta kesejahteraan,” tutupnya.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Read More
Copyright © 2018 Pengadilan Agama Tembilahan By Design. All rights reserved.