Prodeo

	PROSEDUR BERPERKARA SECARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN
1.	Membuat surat Permohonan/Gugatan untuk berperkara yang di dalamnya tercantum pengajuan berperkara secara Prodeo dengan mencantumkanalasan-alasannya.
2.	Surat Permohonan/Gugatan dapat dibuat sendiri. Apabila anda tidakdapat membuatnya,Pemohon/Penggugat dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Posbakum), pada Pengadilan setempat bila sudah tersedia, seperti pada Pengadilan Agama Tembilahan ini.
3.	Pemohon/Penggugat yang tidak dapat menulis (buta huruf), Surat Permohonan/Gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Kepada Ketua Pengadilan Agama setempat atau Hakim yang ditujuk untuk itu.
4.	Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
5.	Panitera memeriksa kelayakan pembebasan biaya dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya Panitera membuat Surat Keterangan apabila menurut penilaian PaniteraPemohon/Penggugat layakdibebaskan dari biaya perkara.
6.	Ketua melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Keterangan Panitera dan membuat Penetapan Layanan Pembebasa Biaya Perkara.
7.	Penetapan Layanan Pembebasa Biaya Perkara berlaku untuk perkara yang sama di tingkat banding, kasasi dan PK.
8.	Menunggu Surat Panggilan Sidang yang akan diantar langsung ke alamat yang tertera dalam surat Permohonan/Gugatan oleh Jurusita Pengadilanyang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pihak berperkara.
9.	Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat..
10.	Setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan surat Permohonan/Gugatan tidak ada lagi perubahan, maka dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.
11.	Majelis Hakim tidak memeriksa Permohonan yang berkaitan dengan Prodeo.
12.	Proses Persidangan dilakukan dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya putusan Pengadilan yang salah satu isinya menyatakan membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama setempat.
13.	Dalam hal anggaran biaya prodeo yang dibebankan kepada negara telah habis, maka masyarakat tidak mampu tetap dilayani dengan tanpa biaya (prodeo murni).
14.	Setelah Putusan/Penetapan berkekuatan hukum tetap Para Pihak dapat mengambil Salinan Putusan dan Akta Cerai untuk perkara perceraian dan mengambil Salinan Putusan/Penetapan untuk perkara lainnya.

Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan
Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

|| Selengkapnya ||

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.