online



  • Selamat Datang

    Di Website Resmi Pengadilan Agama Tembilahan. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

    Selanjutnya



  • Program Prioritas

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 8 (Delapan) program prioritas Tahun 2022.

    Selengkapnya


  • E-Sapat PA. Tembilahan

    (Elektronik Sarana Pelayanan Cepat Terintegrasi Pengadilan Agama Tembilahan) merupakan Inovasi berbasis Aplikasi merupakan salah satu bentuk peningkatan layanan publik dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Tembilahan.

    Download


  • Mudahnya Menelusuri Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

    Telusuri SIPP


  • Direktori Putusan

    Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Tembilahan.

    Direktori Putusan


  • WHISTLEBLOWING SYSTEM

    Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.

    Kunjungi


  • PA. TEMBILAHAN WILAYAH ZONA INTEGRITAS

    Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
  • Layanan Pendaftaran Online

     

    pendaftaran perkara online, pembayaran perkara online dan pemanggilan online dapat dilakukan melalui layanan E-Court Mahkamah Agung.

     

    Selanjutnya


  • Layanan Administrasi Pembebasan Biaya Perkara

    Penerimaan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Tembilahan dengan menerapkan aplikasi berbasis web untuk memudah Petugas untuk menginput permohonan para pihak untuk berperkara secara prodeo.

    Manual Book


  • Sistem Tata Persuratan

    Sistem Tata Persuratan (SINTAPER) Pengadilan Agama Tembilahan bertujuan untuk mengarsipkan surat masuk dan keluar.










  • Layanan Informasi Syarat-syarat Beracara di Pengadilan Agama Tembilahan

SOSIALISASI PENGAJUAN RKBMN TA 2024 SECARA VIRTUAL (26/06/2024/HK)

Rabu, 26 Juni 2024 - Bertempat diruangan media center Pengadilan Agama Tembilahan, Sekretaris Pengadilan Agama Tembilahan Maini Asniar, S.H.I didampingi Kasubbag PTIP mengikuti jalannya kegiatan sosialisai pengajuan RKBMN Tahun 2024 yang dilaksanakan secara daring.

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 900 satuan kerja yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan dilanjutkan dengan lagu hymne Mahkamah Agung. Pada sosialisasi kali ini membahas mengenai siklus pengelolaan BMN, dasar hukum, ketentuan pelaksanaan, dan mengenai tugas dan wewenang pengelola barang, pengguna barang serta kuasa pengguna barang.

Dalam rangka  mengoptimalkan data BMN maka penyusunan RKBMN mempertimbangkan ketersediaan BMN pada Satker, Standar Barang dan Standar Kebutuhan serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Lembaga. Selain itu Mahkamah agung juga mendapatkan apresiasi atas pencapaian (RKA-KL) di Tahun 2021.

Terselenggaranya acara tersebut berdasarkan undangan mengikuti zoom dari Plt Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada Sekretaris dan Kasubbag Umum  Keuangan Peradilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 36/BUA.A/UND.PL1.2.1/VI/2024, tertanggal 21 Juni 2024, perihal undangan Persiapan Penyusunan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA. 2026. 

 

 

 

 

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Kunjungi E-Court ||

 

Read More

UCAPAN SELAMAT/DUKA CITA

APLIKASI PENDUKUNG

Jadwal Sidang