online


  • Selamat Datang

    Di Website Resmi Pengadilan Agama Tembilahan. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

    Selanjutnya


  • Mudahnya Menelusuri Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

    Telusuri SIPP


  • Direktori Putusan

    Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Tembilahan.

    Direktori Putusan


  • WHISTLEBLOWING SYSTEM

    Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.

    Kunjungi


  • PA. TEMBILAHAN WILAYAH ZONA INTEGRITAS

    Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
  • Layanan Pendaftaran Online

     

    pendaftaran perkara online, pembayaran perkara online dan pemanggilan online dapat dilakukan melalui layanan E-Court Mahkamah Agung.

     

    Selanjutnya

Sekretaris PTA Pekanbaru; 5 hal dalam mewujudkan Zona Integritas

Sekretaris PTA Pekanbaru; 5 hal dalam mewujudkan Zona Integritas


Tim IT Website pa-tembilahan.go.id


Tembilahan (1/4/2021), Sekretaris PTA Pekanbaru Mukti Ali, S.Ag, MH menyampaikan motivasi semangat mewujudkan Zona Integritas di Pengadilan Agama Tembilahan, Kamis 1 april 2021 di ruang sidang utama Pengadilan Agama Tembilahan. Acara tersebut diikuti seluruh pegawai Pengadilan Agama Tembilahan.

Dalam pembinaannya, pria yang pernah bertugas di PA Tembilahan tahun 2003-2006 tersebut menyampaikan bahwa seluruh instansi di Pengadilan Agama sekarang berlomba-lomba dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, termasuk PA Tembilahan.
Menurut beliau, ada 5 hal yang perlu implementasikan di satker dalam rangka mewujukan zona integritas tersebut, yaitu;


Pertama, komitmen seluruh pejabat, dimulai dari ketua, wakil ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris pejabaat structural, fungsional dan PPNPN PA Tembilahan dalam rangka mensukseskan zona integritas tersebut.

Kedua, kemudahan layanan, masyarakat yang ada datang ke Pengadilan Agama Tembilahan merasa mendapatkan pelayanan yang mudah, seperti ketersediaan air minum, ruang bermain anak, ruang menyusui, ruang tunggu yang nyaman, kebersihan kantor, ketersediaan charger hp, dan berbagai bentuk pelayanan lainnya.

Ketiga, program menyentuh masyarakat, bahwa PA Tembilahan melakukan program-program yang menyentuh masyarakat, seperti PTSP Lintas pulau, sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Keempat, monitoring dan evaluasi, segala kegiatan-kegiatan yang telah dibuat, diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya, apakah ada kendala dan jika ada kendala bagaimana mengatasi masalah tersebut.

Kelima, manajemen media, segala yang telah dilakukan tersebut, perlu di sosialisasikan melalui media yang ada seperti website, facebook, twitter, maupun instagram.

Di akhir pembinaannya, beliau mengharapkan PA Tembilahan pada tahun ini bisa mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi).
Penulis: Gushairi, S.H.I (Hakim PA Tembilahan)

Artikel

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Kunjungi E-Court ||

 

Read More

UCAPAN SELAMAT/DUKA CITA

Ketua beserta Karyawan/ti Pengadilan Agama Tembilahan

mengucapkan

Selamat dan Sukses

atas Pengukuhan

Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H,. M.H.

(Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Sebagai Guru Besar Tidak Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana

Universitas Diponegoro Semarang

APLIKASI PENDUKUNG