online



  • Selamat Datang

    Di Website Resmi Pengadilan Agama Tembilahan. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

    Selanjutnya



  • Program Prioritas

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 8 (Delapan) program prioritas Tahun 2022.

    Selengkapnya


  • E-Sapat PA. Tembilahan

    (Elektronik Sarana Pelayanan Cepat Terintegrasi Pengadilan Agama Tembilahan) merupakan Inovasi berbasis Aplikasi merupakan salah satu bentuk peningkatan layanan publik dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Tembilahan.

    Download


  • Mudahnya Menelusuri Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

    Telusuri SIPP


  • Direktori Putusan

    Pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Agama Tembilahan.

    Direktori Putusan


  • WHISTLEBLOWING SYSTEM

    Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan.

    Kunjungi


  • PA. TEMBILAHAN WILAYAH ZONA INTEGRITAS

    Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
  • Layanan Pendaftaran Online

     

    pendaftaran perkara online, pembayaran perkara online dan pemanggilan online dapat dilakukan melalui layanan E-Court Mahkamah Agung.

     

    Selanjutnya


  • Layanan Administrasi Pembebasan Biaya Perkara

    Penerimaan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Tembilahan dengan menerapkan aplikasi berbasis web untuk memudah Petugas untuk menginput permohonan para pihak untuk berperkara secara prodeo.

    Manual Book


  • Sistem Tata Persuratan

    Sistem Tata Persuratan (SINTAPER) Pengadilan Agama Tembilahan bertujuan untuk mengarsipkan surat masuk dan keluar.










  • Layanan Informasi Syarat-syarat Beracara di Pengadilan Agama Tembilahan

Surat Menyurat Pimpinan

LAPORAN SURAT MENYURAT PIMPINAN PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

MULAI JANUARI HINGGA SEPTEMBER 2023

No Kode Klasifikasi Jumlah Surat Masuk Jumlah Surat Keluar
1 OT Organisasi Tata Laksana 20 29
2 HM Kehumasan 42 18
3 KP Kepegawaian 28 385
4 KU Keuangan 12 332
5 KS Kesekretariatan 1 0
6 PL Perlengkapan 10 103
7 HK Hukum 151 353
8 PP Pendidikan dan Pelatihan 11 0
9 PB Penelitian dan Pengembangan 0 1
10 PS Pengawasan 2 0
    Surat lainnya 162 0
    Jumlah 439 1216

 

SURAT MASUK LAINNYA TAHUN 2023

LAPORAN SURAT MENYURAT PIMPINAN PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

No Asal Surat dari Jumlah Surat Masuk
1  MARI ( Bawas MA-RI, BUA MA-RI ) 8
2  KPKNL Pekanbaru 4
3  Kab Inhil 88
4  KPPN Rengat 4
5  Akademisi 15
6  KPPP Rengat 4
7  Umum lainnnya 30

 

MULAI JANUARI HINGGA DESEMBER 2022

No Kode Klasifikasi Jumlah Surat Masuk Jumlah Surat Keluar
1  OT  Organisasi Tata Laksana  36  46
2  HM  Kehumasan  75  35
3  KP  Kepegawaian  37  448
4  KU  Keuangan  23  337
5  KS  Kesekretariatan  2  1
6  PL  Perlengkapan  20  129
7  HK  Hukum  322  476
8  PP  Pendidikan dan Pelatihan  18  5
9  PB  Penelitian dan Pengembangan  0  70
10  PS  Pengawasan  4  4
     Surat Lainnnya  277  5
    Jumlah  816  1557

LAPORAN SURAT MASUK LAINNYA TAHUN 2022

No  Asal Surat dari  Jumlah Surat Masuk
1  Mahkamah Agung RI (Bid.NY, SPM, SK, Balitbang, BUA)  23
2  Kemenkuham 0
3  IKAHI 0
4  Permenpan RB 0
5  KPKNL  2
6  Kemenkeu Dirjen Perbendaharaan 0
7  KPPN Rengat  16
8  PTWP 0
9  Pemerintah Kabupaten Inhil  35
10  Akademisi  12
11  Umum lainnya  12
   Jumlah Total 100

 

 

 LAPORAN SURAT MENYURAT PIMPINAN PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

MULAI JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021:

No Kode Klasifikasi Jumlah Surat Masuk Jumlah Surat Keluar
1. OT Organisasi Tata Laksana  40  32
2. HM Kehumasan  71  21
3. KP Kepegawaian  36  356
4. KU Keuangan  28  354
5. KS Kesekretariatan  1  0
6. PL Perlengkapan  7  71
7. HK Hukum  376  483
8. PP Pendidikan dan pelatihan  15  0
9. PB Penelitian dan Pengembangan  0  61
10. PS Pengawasan  1  0
    Surat lainnya 234 13
Jumlah Total  809  1391

LAPORAN SURAT MASUK LAINNYA TA.2021

No Asal Surat Dari Jumlah Surat Masuk
1.  Mahkamah Agung RI (BidNY,SPM,SK,Balitbang,BUA)  53
2.  Kemenkuham  2
3.  IKAHI  2
4.  Permenpan RB  1
5.  KPKNL 2
6.  Kemenkeu Dirjen Perbendaharaan 3
7.  KPPN Rengat  54
8.  PTWP 6
9.  Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir  41
10.  Akademisi 37
11.  Umum lainnya  21
Jumlah Total 222

 

 Laporan Surat Menyurat Pimpinan PA Tembilahan Tahun 2020

 

No Kode Klasifikasi Jumlah Surat Masuk Jumlah Surat Keluar
1. OT Organisasi dan Tata Laksana    
2. HM Kehumasan    
3. KP Kepegawaian    
4. KU Keuangan    
5. KS Kesekretariatan    
6. PL Perlengkapan    
7. HK Hukum    
8. PP Pendidikan dan Pelatihan    
9. PB Penelitian dan Pengembangan    
10. PS Pengawasan    
Jumlah Total    

 

 Laporan Surat Menyurat Pimpinan PA Tembilahan s/d Oktober 2019 :

 

No Kode Klasifikasi Surat Jumlah surat Masuk Jumlah Surat Keluar
1 OT Organisasi Tata Laksana 10 10
2 HM Kehumasan 20 13
3 KP Kepegawaian 41 115
4 KU Keuangan 7 180
5 KS Kesekretariatan - -
6 PL Perlengkapan 6 20
7 HK Hukum 235 282
8 PP Pendidikan dan Pelatihan 2 1
9 PB Penelitian dan Pengembangan 2 11
10 PS Pengawasan - -
Jumlah 323 632

 

 

 

 

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

Tata Cara Pendoman Pelayan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  

|| Selengkapnya ||

Read More

Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Read More

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Kunjungi E-Court ||

 

Read More

UCAPAN SELAMAT/DUKA CITA

APLIKASI PENDUKUNG